Perencanaan organisasi dan manajemen teknologi informasi studi kasus Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

Teknologi informasi saat ini telah digunakan untuk keperluan sehari-hari, mulai dari urusan administrasi perkantoran sampai dengan pelayanan publik pemerintahan terhadap masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini Inspektoral Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Itjen Kemenkumham) saat ini sedang menghadapi tantangan dalam pembangunan TI, tantangan yang dihadapi mulai dari aspek strategis, yaitu belum adanya arah kebijakan sektoral dan belum jelasnya posisi strategis TI juga terbatas serta minimnya pemahaman TI di lingkungan Itjen Kemenkumham. Mengacu pada Panduan Tata Kelola TIK Nasional yang dibuat oleh Kominfo dan Information Technology Infrastructure Library (ITIL) untuk meningkatkan proses tata kelola TI, maka Itjen Kemenkumham memerlukan Rencana Induk Teknologi Informasi (blue print) untuk merencanakan pengembangan teknologi informasi. Berdasarkan hasil analisis kesenjangan, maka telah berhasil dibuat perencanaan organisasi dan manajemen TI mendatang untuk Itjen Kemenkumham. Organisasi dan manajmen TI mendatang ini merupakan langkah-langkah teknis guna terwujudnya rekomendasi hasil analisis kesenjangan. Ada beberapa rekomendasi pada organisasi dan manajemen TI mendatang, di antaranya penambahan struktur organisasi, pelatihan TI yang diperlukan, kebijakan TIK mendatang, prosedur pengelolaan TIK.